Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Diisukan Dipecat dari Anggota DPD RI, Begini Reaksi Arya Wedakarna

Rabu, 13 Desember 2017

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Selain dituding jadi "dalang" insiden penolakan pengadangan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat akan menggelar safari dakwah di Bali berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 8-9 Desember 2017 lalu, Arya Wedakarna diisukan dipecat dari anggota DPD RI.

"Tidak benar saya diberhentikan dari anggota DPD RI. Sampai sekarang saya punya hak dan fasilitas sebagai anggota DPD RI," kata Wedakarna dalam keterangan resminya di Kantor Perwakilan DPD RI di Denpasar, Rabu (13/12/2017).

Bagi Wedakarna, isu dan kabar yang berkembang itu adalah informasi bohong. Bahkan, ia menuding salah satu stasiun televisi swasta itu salah mencari narasumber sehingga dan menulis dirinya sudah dipecat dari anggota DPD RI.

"Ah itu hoax saja. TvOne juga salah cari narasumber, AM Fatwa khan sudah ndak ketua BK (Badan Kehormatan) DPD lagi," sentilnya.

Sebelumnya, Wedakarna juga menyatakan dirinya tidak benar terlibat dalam penolakan dan penghasutan terhadap kedatangan Ustaz Abdul Somad selama di Bali. Bahkan, ia mengaku tidak ada bukti satupun pernyataan dirinya yang menolak keberadaan Ustaz Abdul Somad selama kegiatan ceramahnya di Bali.

"Sampai saat ini tidak ada bukti satupun yang mengarah ke saya yang melakukan hasutan maupun provokasi penolakan UAS baik secara langsung ataupun melalui media sosial," kata Wedakarna.

Wedakarna selaku wakil rakyat telah melaksanakan tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi yang berbau SARA dan sensitif serta bertugas mencarikan solusi untuk kedamaian Bali.

"Saya membantah dan menolak dikatakan dalang provokasi dan dalang penolakan UAS. Saya bahkan tidak pernah menyebut nama UAS. Belum pernah ada penolakan dari Arya Wedakarna tentang kedatangan UAS," bantahnya.

Secara pribadi dan sebagai pejabat negara di DPD RI, Wedakarna sangat menyayangkan dan menyesali adanya aksi persekusi yang dilakukan sebagian komponen yang menolak kehadiran UAS di Bali. Bagi Wedakarna, semestinya aspirasi penolakan disampaikan melalui saluran-saluran resmi yang ada untuk meredam gejolak di masyarakat.

"Jadi tuduhan dalang provokasi dan penolakan kedatangan UAS kepada tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga tidak ada hubungan struktural maupun komunikasi selama ini dengan komponen yang menolak kedatangan UAS," tepisnya.

Terkait adanya proses politik yang bergulir di DPD RI terkait dengan laporan sejumlah pihak ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI dirinya mengaku siap bekerjasama demi menjaga kewibawaan lembaga negara dengan membela diri dan menyampaikan argumen serta bukti yang ada untuk menjawab fitnah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Saya siap untuk berproses secara hukum ataupun di Badan Kehormatan (BK). Saya juga siap keluarkan bukti ekternal dan internal," tegasnya.(BB).