Bersiaplah! Jutaan Blanko e-KTP Sudah Siap, Tahun ini e-KTP akan Rampung
Senin, 17 Juli 2017
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com - Nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklaim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencetak 7 juta blanko e-KTP sejak awal bulan ini.
"Blanko #eKTP per awal Juli 2017 sudah tercetak semua 7 juta. Saat ini di Kantor Dukcapil Pasar Minggu masih ada stok 1 juta keping," kata Tjahjo dalam postingan di media sosial Twitter-nya, Minggu (16/7).
Untuk itu Kemendagri menargetkan, masyarakat yang belum merekam data e-KTP lebih kurang 7 juta orang, sudah terekam semuanya Bulan Oktober 2017.
BACA JUGA:
"Target Kemendagri, sisa WNI yg blm merekam data #eKTP lebih kurang 7 juta org, sdh terekam semuanya Bulan OKTOBER 2017," tulisnya.
Tjahjo menjelaskan, pencetakan blanko e-KTP di daerah sampai dengan 6 Juni 2017 sejumlah sebanyak 1.616.917 keping atau baru 27 persen blanko e-KTP yang terpakai.
"Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4.368.083 keping blanko e-KTP di daerah," sebut Tjhajo.
Ia menambahkan, di luar data tersebut ada 22 kabupaten atau kota yang pencetakannya masih di bawah 15 keping.
Tjahjo mengungkapkan bahwa sejak April 2017, pihaknya telah memasok hampir 6 juta blanko e-KTP.
Untuk diketahui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A Temenggung mengatakan, pendistribusian blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) ke daerah terus berjalan karena telah menjadi skala prioritas.
Berdasarkan catatannya saat ini sudah hampir 97 persen atau sebanyak 4,8 juta penduduk yang telah melakukan perekaman, namun masih belum memperoleh secara fisik E-KTP.
"Yang sudah melakukan perekaman data sudah mencapai hampir 97 persen, dan semua yang sudah direkam itu bisa segera direalisasikan dalam bentuk wujud E-KTP itu," katanya menambahkan. (BB/Acom)
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025