DPRD Bali Soroti Keseriusan Bandara Buleleng
Kamis, 11 Mei 2017
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Pertanyaan-pertanyaan kritis mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Bali dengan direksi PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Selasa (10/5/2017) siang.
Rapat yang bertujuan untuk mendengarkan paparan direksi PT. BIBU tentang rencana proyek bandara di Buleleng itu pun akhirnya jadi ajang anggota Dewan menyoroti PT. BIBU itu sendiri.
Sorotan para anggota Dewan antara lain tentang latar belakang proyek bandara hingga latar belakang jajaran direksinya.
Bandara tersebut direncanakan akan berdiri di wilayah Desa/Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba langsung membuka pertanyaan dengan menyoroti latar belakang Presiden Direktur (Presdir) PT. BIBU Panji Sakti, Dr. Made Mangku.
Dengan nada sedikit heran, Tamba menanyakan bagaimana Dr. Made Mangku yang selama ini dikenal sebagai aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bidang lingkungan, kemudian muncul sebagai Presdir PT. BIBU Panji Sakti.
“Made Mangku kan bergerak di LSM, bagaimana bisa kok terkesan tiba-tiba jadi direktur, ada apa ini? Ini kita menanyakan untuk melihat bagaimana keseriusannya,” ujar Tamba dalam rapat di ruang Banmus DPRD Bali itu.
Lontaran pertanyaan dari Tamba membuat rapat yang dimulai pukul 11.30 Wita itu langsung hidup.
Dr. Made Mangku kemudian menjelaskan, penunjukan dirinya berawal dari kunjungan delegasi pemerintah Kanada ke Bali beberapa waktu silam.
Saat itu ternyata pesawat yang ditumpangi delegasi pemerintah Kanada tidak mendapatkan tempat parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, sehingga dialihkan untuk parkir di Bandara Juanda Surabaya.
Pihak pemerintah Kanada pun menanyakan apakah Bali tidak membangun bandara baru. Dr. Made Mangku menceritakan, Gubernur Made Mangku Pastika yang menemui delegasi Kanada itu lantas menjawab bahwa Bali bisa saja membuat bandara baru.
Tetapi disebutkan Pastika bahwa Bali tidak punya uang, dan bantuan dari pusat atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga tidak bisa diharapkan.
“Tak lama setelah itu, Kedutaan Besar Kanada di Jakarta menelepon saya. Saya ditanya `Pak Mangku bisa gak mengkonsep bandara yang lain di Bali`. Kami kemudian mulai mengkonsep. Karena di daratan sulit dilakukan, maka kami tawarkan konsep membangun bandara di lepas pantai. Pada akhirnya, pemerintah Kanada menunjuk PT. BIBU Panji Sakti sebagai perwakilan Airport Kinesis Consulting di Indonesia,” jawabnya.
Airport Kinesis Consulting (AKC) adalah perusahaan terkemuka asal Kanada yang berspesialisasi di bidang engineering dan manajemen bandara beserta dukungan finansialnya.
Saat presentasi di Pemkab Buleleng pun, menurut Dr. Made Mangku, jajaran Pemkab Buleleng juga sempat menanyakan latar belakangnya, termasuk juga mengapa hanya PT. BIBU Panji Sakti yang ditunjuk sebagai mitra oleh AKC.
Disebutkan Dr. Made Mangku bahwa Kedutaan Besar Kanada di Indonesia lah yang menunjuk dirinya sebagai Direktur.
“Mereka bertanya `kenapa tidak ada nama anda sebagai direktur?` Terus Kedutaan Kanada di Jakarta mengeluarkan lagi daftar nama direksi dengan memasukkan nama saya,” jelas Dr. made Mangku.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariasa Adnyana menyoroti dana yang sangat besar (hingga sampai Rp 50 triliun) untuk membuat bandara baru itu.
Dengan investasi sebesar Rp 50 triliun, ia mempertanyakan apakah pihak investor yakin bisa balik modal atau Break Even Point (BEP) dalam waktu tertentu.
Apalagi, menurut Kariasa, hingga kini belum ada satu pun perusahaan swasta yang mengelola bandara di Indonesia.
Selama ini bandara-bandara di Indonesia dikeloka oleh PT. Angkasa Pura (PT. AP) I dan III atau konsorsium yang melibatkan mereka.
“Jangan sampai ini perusahaan makelar, kemudian dipakai jaminan di bank, lantas hanya bangun pondasi dan mangrak pada akhirnya. Kita lihat proyek monorail di Jakarta kan begitu, mangkrak. Tidak ada ceritanya orang mengeluarkan duit besar tidak ingin duitnya kembali. Terus apa yang mereka cari?” Kariasa menandaskan dengan nada tanya.
Kariasa lantas mengungkapkan, kabar tentang pembangunan bandara di Bali Utara itu sudah didengarnya sejak masa pemilihan gubernur (pilgub) Bali tahun 2013.
Wacana tentang bandara itu, menurut Kariasa, dikemas dengan cantik bersanding dengan rencana pembangunan jalan tol Denpasar-Singaraja.
Padahal, imbuh dia, rencana pembangunan dua titik jalan tembus (shortcut) dari Tabanan ke Buleleng saja masih belum terwujud, kendati sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
“Jangan sampai bandara Buleleng ini hanya sekadar wacana dan tidak ada kenyataannya sama sekali. Ketika masa pilgub 2013, wacana tentang bandara Buleleng juga sudah muncul. Kami jadi sanksi, karena wacana bandara Buleleng ini menjadi kencang kembali mendekati pilgub 2018 saat ini. Jangan sampai nanti kita memberi dukungan, dan di belakang hari Komisi III DPRD malah ikut kena masalahnya,” ujar Kariasa, politisi PDIP asal Buleleng.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi III DPRD Bali, Wayan Disel Astawa. Ia mengatakan, selama lebih 15 tahun isu pemerataan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara hanya jadi wacana dan jualan politik.
Karena itu, Disel Astawa mengingatkan agar keterlibatan PT. BIBU Panji Sakti di bandara baru itu benar-benar serius demi peningkatan kesejahteraan Bali Utara agar tak timpang dengan Bali Selatan.
BACA JUGA :
“Jangan sampai hanya menjadi broker. Tidak cukup dengan hanya mengatakan ada duit di rekening sebesar Rp 3 triliun (untuk proyek bandara). Sudah ada contohnya. Soal sampah di TPA Suwung (Denpasar) yang sampai sekarang bergunung-gunung itu, pemerintah kecolongan karena investornya ternyata tak mampu,” ungkap Disel Astawa.
Menanggapi sorotan dan pertanyaan kritis para anggota Dewan, Presdir PT. BIBU Panji Sakti, Dr. Made Mangku mengatakan bahwa pihaknya tidak main-main dan sangat serius untuk mewujudkan bandara di Bali Utara.
Ia beralasan, jika tidak serius, maka tidak akan mungkin pihaknya melakukan kajian hingga selama 3 tahun dengan mengeluarkan banyak biaya.
Dr. Made Mangku mengungkapkan, modal dari pembangunan bandara baru itu dari investor Kinesis Capital & Invesment (KCI).
Menurut website AKC, KCI adalah bagian dari grup-nya. KCI akan menggelontorkan dana sesuai yang dibutuhkan PT. BIBU Panji Sakti.
“Kami ditanya oleh KCI, berapa dana yang anda perlukan setiap tahun? Sebab, tidak bisa digelontorkan dana investasi secara langsung. Sampai saat sekarang, gelontoran dana dari KCI ke kami sudah masuk sekitar 250.000 Euro (sekitar Rp 3,6 miliar). Kami bukan pengamen, yakni setelah dapat izin kemudian izin itu akan kami jual ke pihak lain.
Kami bukan seperti itu. Kenapa kami baru datang ke DPRD Bali sekarang, dan kenapa gak dari dahulu? Itu karena kalau datangi DPRD pada dua bulan yang lalu, saya yakin kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota Dewan, sekarang kami datang dengan plong,” jelasnya.
Dalam situs resminya http://airports-kinesis.com, Airport Kinesis Consulting (AKC) menampilkan tentang bandara di Buleleng ini, bahkan dengan video mengenai wujud virtual bandara itu kelak.
Bandara baru itu disebutnya sebagai Bandara Internasional Bali Utara.
AKC dan KC&I mengembangkan bandara ini secara turn key process.
Maksudnya, melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah (Pemprov Bali), pihak investor akan mengerjakan semua mulai dari melakukan analisis, master plan, studi kelayakan, desain, rencana bisnis hingga strategi menggalang pendanaan untuk proyek bandara tersebut.
Jika semua sudah dijalankan, barulah proyek itu diserahkan kepada pemilik proyek, yakni pemerintah (dalam hal ini Pemprov Bali).
Untuk pendanaan, situs AKC menyebutkan sekitar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 36 triliun.
Disebutkan bahwa bandara ini akan menjadi yang unik di Asia Tenggara.
Sebab, bangunan terminal penumpangnya memiliki dua fungsi dalam satu gedung, yakni sebagai terminal domestik sekaligus internasional.
Bandara Internasional Bali Utara ini akan menjadi bandara internasional pertama di Indonesia yang 100 persen swasta. Hingga kini, bandara-bandara di Indonesia dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT. Angkasa Pura I dan II atau konsorsium yang melibatkan mereka.
Gubernur Bali telah memberi rekomendasi bandara di Buleleng ini berada terapung alias tidak memakan lahan di daratan.
Namun demikian, sejauh ini izin bagi penetapan lokasi persis bandara ini masih belum turun dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sedangkan rekomendasi untuk lokasi bandara baru itu sudah keluar dari Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng.
Diberitakan bahwa peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan bandara direncanakan bisa dilakukan pada Agustus 2017 nanti.
Proyek bandara terapung ini secara keseluruhan membutuhkan lahan seluas 2.150 hektare, yang terdiri dari pembangkit listrik (power plant) seluas 150 hektare, aero city 600 hektare, runway dan terminal 1.400 hektare.
Nantinya akan ada juga kota pendidikan, mall, dan hotel.
Selain itu, PT Jasa Marga Tbk juga akan membangun tol dari utara ke selatan.(BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
