Penyuluh Bahasa Bali Minta Dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Jumat, 20 Januari 2017
Baliberkarya.com
Baliberkarya.com - Denpasar. Para penyuluh bahasa Bali menginginkan agar program penyuluhan bahasa Bali dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang desa. Dengan demikian, mereka memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya di masyarakat desa.
Hal itu disampaikan para penyuluh bahasa Bali saat bertemu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta, S.H., di Gedung DPRD Bali, Jumat (20/1/2017).
BACA JUGA : Jaring Atlet Porprov, KONI Denpasar Gelar Walikota Cup
“Mereka juga mengharapkan agar seluruh kepala desa yang ada di Bali membuatkan atau memasukkan program penyuluhan bahasa Bali dalam rencana pembangunan jangka panjangnya. Sehingga ada anggaran untuk melakukan kegiatan mereka di desa,” kata Parta.
Di balik beberapa kendala, menurut Parta, kedatangan para penyuluh bahasa Bali ke desa sangat disambut baik masyarakat.
“Mereka datang untuk menyampaikan aspirasinya terhadap apa yang mereka lakukan selama enam bulan ini. Mereka mengatakan betapa antusiasnya masyarakat Bali menerima kehadiran mereka di desa,” jelasnya.
BACA JUGA : HUT Ke-64 Yayasan Dwijendra, Rai Mantra: Tingkatkan Kreatifitas, Produktifitas dan Jiwa Enterpreneurship
Parta memaparkan, para penyuluh bahasa Bali tersebut sampai kewalahan menyiapkan waktunya. Misalnya untuk melakukan dari konservasi lontar, belajar nyastra Bali sampai belajar masatua Bali.
Sementara soal kendala, kata Parta, para penyuluh bahasa Bali tersebut menemukan banyak kendala dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, untuk konservasi lontar dibutuhkan waktu untuk mencari hari baik. Setelah ditemukan hari baik, untuk melakukan konservasi satu cakepan lontar saja, membutuhkan biaya untuk membersihkannya.
Sebab, harus dilakukan dengan air khusus, yakni air sereh, alkohol, tisu, dll. Dan semua dana yang dikeluarkan harus ditanggung dari kantong pribadi.
BACA JUGA : Penguatan Eksistensi Pasar Tradisional, Pemkot Kembali Gelar Festival Pasar
Parta bisa memahami kendala para penyuluh bahasa Bali tersebut. Sebab, mereka hanya memperoleh fasilitas gaji sebesar Rp 1.900.000 per bulan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan, banyak dari penyuluh bahasa Bali yang mengundurkan diri.
“Alasannya jauh. Misalnya dari Gianyar tugas di Jembrana. Dari Badung tugas di Tabanan. Dari Badung tugas di Jembrana. Dari Karangasem tugas di Buleleng barat. Ada juga yang mundur karena sudah diangkat menjadi guru kontrak. Mereka memilih guru kontrak karena dianggap lebih nyaman dan tidak harus pindah-pindah,” paparnya. (BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
