Antisipasi Dampak Penundaan DAU, Gubernur Instruksikan tak Ada Penambahan Pagu dalam APBDP 2016
Senin, 29 Agustus 2016
Baliberkarya/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Mengantisipasi penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pusat sebesar 150 milyar, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menginstruksikan jajarannya agar tidak menambah pagu anggaran dalam APBD P tahun 2016. Hal itu ditegaskannya ketika memimpin rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemprov Bali di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/8/2016).
"Jadi kalau bisa bukan hanya tidak ada tambahan, tapi dikurangi dari APBD induk kita. Meskipun biasanya tren APBD P selalu ada penambahan, sekarang kita harus kencangkan ikat pinggang," tegasnya yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun.
Langkah ini cukup beralasan, selain penundaan pembayaran DAU dalam waktu yang tidak ditentukan sebesar 150 milyar, pendapatan pajak pemprov juga diperkirakan meleset dari target sebesar 500 milyar. Jadi total ada sekitar 650 milyar dana yang harus dihemat. "Saya minta kita semua berhemat, kurangi perjalanan dinas dan rapat-rapat. Tapi yang pasti gaji dan tunjangan pegawai tetap harus dibayar karena itu hak mereka," imbuhnya.
Menangganpi laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali yang telah berhasil menghemat anggaran hingga 333 milyar dalam APBD P tahun ini, Pastika sekali lagi meminta agar dilakukan rasionalisasi.
"Kekurangan uang kita sekitar 650 milyar, tim baru merasionalisasi sekitar 333 milyar jadi masih ada sekitar 320 milyar lagi yang harus dihemat. Jadi tim saya minta agar bicarakan lagi," ujar dia.
Meskipun rasionalisasi sudah dilakukan di segala sektor, seperti belanja pegawai, belanja sarana dan prasaranan serta di sektor pendidikan, orang nomor satu di Bali ini tetap meminta agar anggaran Pemprov dirombak lagi, hingga bisa memenuhi kekurangan sekitar 650 milyar. Mengenai dana sharing ke kabupaten, Pastika menegaskan tetap berjalan, dengan komposisi 70:30 persen.
"Namun mungkin nilainya beda, komposisi tetap seperti itu, rupiahnya mungkin agak beda karena dana kita juga berkurang," jelasnya.
Pastika berharap kondisi ekonomi Indonesia segera membaik sehingga kondisi ini bisa cepat terlewati. " Dinas Pendapatan kita sudah bekerja keras untu menggenjot PAD dari pajak, seperti pelayanan samsat door to door dan menggenjot pajak di sektor lain, tapi ekonomi kita memang lesu, pajak dari pembelian kendaraan sangat sedikit tahun ini, sehingga kita tidak dapat sepenuhnya pajak BBN (bea balik nama-red)," tandasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bali, I Putu Astawa berkesempatan memaparkan beberapa pos yang mengalami pemangkasan anggaran antara lain belanja pegawai sekitar 68 milyar, Hibah sarana prasarana pendidikan sekitar 118 milyar, bansos pendidikan 20 milyar, belanja langsung 55 milyar, belanja tak terduga 10 milyar. Selain itu ada tambahan anggaran dari SILPA 2015 sebesar 1,3 milyar dan pendapatan daerah sebesar 49 milyar. Sehingga total anggaran yang bisa dihemat menjadi 333 milyar.
Meskipun sudah bisa dihemat, namun Astawa menjelaskan jika dana itu sudah ada posnya sendiri, seperti untuk pembayaran kekurangan JKBM sebesar 60 milyar, Pembayaran alat kesehatan RS provinsi sebesar 70 milyar, KONI 17 milyar, bantuan desa pekraman dan subak 3 milyar, bantuan bagi parpol 240 milyar, pembelian mobil dinas karena mendesak sebesaar 1,6 milyar, tambahan dana ke Sekretariat Dewan sebesar 7 milyar dan usulan SKPD sebesar 10 milyar.
Merespon Instruksi Gubernur, Sekda Ngurah Pemayun yang merupakan Ketua TPAD berjanji akan merapatkan timnya kembali dan segera melaporkan hasilnya kepada gubernur.(BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
