Imbas Penutupan Galian C, Dewan Senin Depan Turun Sidak Galian C
Jumat, 29 Juli 2016
google_images
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com - Denpasar. Persoalan Galian C yang sempat dikeluhkan oleh pengusaha tambang di wilayah Karangasem dampaknya makin meluas, karena para pengusaha developer dan kontraktor proyek pemerintah juga kena imbasnya.
Bagaimana tidak, proyek pemerintah yang harus selesai pengerjaannya terpaksa molor gara-gara tidak dapat membeli material pasir bangunan pasokannya mulai habis karena menurun hampir 70 persen.
Ketua Gapensi Bali, Wayan Adnyana menyatakan anggota pengusaha konstruksi ini sangat merasakan persoalan yang dihadapi akibat penertiban galian C diseluruh Bali. Permasalah ini berdampak buruk terhadap para pengembang di Bali karena pasokan material sangat langka sekali di pasar.
"Karena langka kita dapat harga yang tidak normal. Pasir 1 truk saja bisa 2,4 juta. Padahal jika ada gejolak harga sampai 10 persen saja sudah mematikan usaha kita," keluhnya bersama pengurus Gapensi Bali di Denpasar, Jumat (28/7/2016).
Menurutnya, dari keterangan PU Bali ada sekitar 158 pengusaha tambang, hanya 56 yang memiliki ijin usaha. Artinya pasokan hanya bisa dilayani sekitar 30 persen pengusaha tambang yang beroperasi. Jadinya pasokannya turun hampir 70 persen.
"Ini bisa mematikan usaha jasa kontruksi khususnya proyek-proyek pemerintah. Sangat sulit membeli pasir. Kita pesan 2 truk hari ini datangnya bisa minggu depan. Itupun hanya 1 truk," ungkap Sekretaris DPD Demokrat Bali itu.
Untuk itu, Gapensi bersama Kadin dan Apeksi Bali mencoba mencari solusi dengan DPRD Bali terkait perijinan tambang. Diharapkan ada kebijakan agar penertiban sementara dihentikan agar bisa menyelesaikan proyek pemerintah di tahun 2016.
"Kita berharap pemerintah melalui DPRD agar bisa mengatasi keberlangsungan proyek pemerintah. Jika ada penertiban setelah 2016 silahkan saja karena bisa menyesuaikan kontrak harga. Kalo sekarang kan bisa ada gejolak sehingga perlu kebijakan untuk menyelamatkan proyek pemerintah," tegasnya.
Menanggapi persoalan Galian C tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba mengaku langsung menerima pengaduan Gapensi, Kadin dan Apeksi Bali yang menyampaikan langkanya bahan bangunan untuk menyelesaikan proyek pemerintah.
Dari debat dengar pendapat DPRD Bali menyikapi secara serius aturan hukum memang wajar digalakan harus ada ijin. Tapi dampak penutupan galian C selama ini malah bisa mengganggu pengerjaan proyek pemerintah.
"Memang mereka berwenang menutup galian C yang ilegal tapi sekarang setelah ditutup berpengaruh terhadap pengusaha konstruksi, karena langkanya material sehingga bisa bergeser waktunya pengerjaan dan membekaknya angaraan sehingga sangat merugikan," tandasnya.
Untuk mencari solusinya kata Tamba, DPRD Bali masih menampung aspirasi dan segera turun sidak ke lapangan, Senin (1/8) mendatang untuk mengecek kebenaran penutupan galian C termasuk soal kelangkaan material.
"Ada akibat sosial akibat penutupan tambang seperti pengangguran yang makin banyak. Solusinya setelah turun gimana kondisi lapangan dan kita rapatkan kembali agar bisa mengeluarkan kebijakan sehingga Ketua DPRD Bali bisa memohon Pak Gubernur menghentikan sementara penutupan Galian C, agar pembangunan tidak stanan," jelasnya.
"Kita akan turun Senin depan ke Sebudi dan Selat termasuk tempat galian C lainnya. Jangan sampai ada kesan dilapangan ijin legal saja yang mengerjakan galian C, tapi kan tidak cukup memenuhi kebutuhan material. Karena persoalan proyek pemerintah berkaitan dengan kontrak anggaran. Inikan tahun anggarannya proyek pemerintah. Makanya kita akan turun ke lapangan agar persoalan menjadi jelas," tandasnya.(BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
