Pemerintah Buka 70.000 Lowongan CPNS
Jumat, 27 Mei 2016
baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com- Jakarta. Setelah lama tak membuka lowongan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana mem¬buka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tengah tahun 2016. Rencananya ada 70.000 lowongan PNS yang dibuka pada tahun ini.
"Untuk PNS pusat sudah disiapkan 70.000 orang. Belum dibahas lebih lanjut, tapi rencana ini sudah diarahkan kepada mahasiswa kedinasan," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers acara Rakornas Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2016).
Rencana rekrutmen ini, menurut Bima, prosesnya akan dimulai bulan Juni atau Juli. Karena proses seleksi tersebut berlangsung panjang, maka tidak dilaksanakan pada akhir tahun.
Selain merekrut dari maha¬siswa kedinasan, rekrutmen CPNS ini juga dibuka bagi bidang lainnya. "Bidang yang diutamakan adalah bidang yang mendukung program nawacita Presiden. Seperti profesi guru, dokter, bidan, perawat. Kemudian tenaga Indonesia yang berkelanjutan seperti kelautan," ujarnya.
Bidang kelautan, menurut Bima, untuk menunjang dunia maritim. Nantinya juga akan dicari nahkoda, juru mudi. Selain itu juga bidang untuk mendu¬kung ketahanan pangan nasional, seperti para penyuluh pertanian dan perkebunan. Terkait status PNS yang ada, BKN mempunyai data bahwa masih ada 21.000 PNS misterius. Bima mengatakan akan terus mencari data lagi terkait keberadaan PNS tersebut.
Pada April lalu, Bima men¬gatakan jumlah PNS misterius tersebut masih ada 56.000. Ke-mudian ia menceritakan alurnya. "Jadi begini.ceritanya dari PUPNS (Pendataan Ulang PNS) itu sudah mendata PNS. Pada Desember 2015 ada 93.000 yang belum daftar kemudian turun jadi 70.000. Kemudian sampai 56.000. Itu juga kita kejar lagi," ujar Bima.
PNS misterius ini, kata Bima, ialah orang yang masih terdata di BKN namun belum masuk datanya ke PUPNS. Mereka yang belum masuk ke PUNPS, masih dicari status dan keberadaan PNS tersebut. Kondisi ini merata baik di pemerintahan pusat maupun daerah. (BB/detik.com)
Berita Terkini
Berita Terpopuler
