Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana: Parlemen Indonesia Telah Buat Terobosan Pejuang Air
TOKOHSelasa, 21 Mei 2024
Wagub Akan Tinjau 'Perbup NJOP' Badung yang Kontroversi dan 'Tak Masuk Akal'
25 April 2017
PERISTIWA
Denpasar
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Kabupaten Badung yang fantantis hingga ribuan persen menuai kontroversi serta penolakan berbagai pihak ternyata juga mengundang tanda tanya dan keprihatinan Wakil Gubernur Bali, Drs. I Ketut Sudikerta.
Karena itu, Wagub akan mengecek atau meninjau ulang Perbup terkait NJOP di Kabupaten Badung tersebut. Apalagi menurut mantan Wakil Bupati Badung itu, kenaikan NJOP sebesar itu sebenarnya sepertinya sudah mencekik masyarakat Badung. Apalagi kenaikan NJOP sampai ribuan persen tersebut disama-ratakan dengan kalangan masyarakat bawah sehingga harus dipikirkan kembali.
"Kami menyarankan untuk memikirkan matang-matang, bahwa kenaikan NJOP perlu dikaji ulang, karena seperti petani kita jangankan disuruh membayar pajak, hasilnya hanya untuk makan saja sudah susah. Mau bagaimana dia bayar pajak," kata Ketua DPD Partai Golkar Bali itu di Denpasar, Selasa (25/4/2017).
Karena itulah, Wagub yang akrab disapa dengan jargonnya SGB (Sudikerta Gubernur Bali) itu akan segera mengecek dulu peraturan Perbup terkait NJOP di Badung.
"Kalau memang itu aturan Perbup akan saya cek. Tetapi kalau tidak ya tetap harus dilakukan kajian jangan rakyat jelata dicekik. Seharusnya petani harus kita ringankan beban hidupnya dia, Tapi kalau pengusaha saya tidak peduli karena itu sudah kewajiban dia," katanya.
Sudikerta menegaskan saat menjabat Wakil Bupati Badung memang pernah ada kenaikan NJOP, cuma tidak sebegitu drastisnya. "Sebab saya berpikir untuk kepentingan masyarakat. Memang seperti Kuta harus meningkatkan PAD sebanyak-banyaknya, tetapi tidak harus dari menaikan NJOP. Sama saja mencekik rakyatnya sendiri," ungkapnya.
Seharusnya untuk menggenjot PAD Badung, sambung Sudikertan bisa diambil dari sektor lain, seperti pajak hotel dan restauran mesti ditingkatkan sepanjang ada kemauan.
"Tetapi kalau rakyat yang disuruh membayar NJOP tinggi matilah dia. Bagaimana mereka bisa hidup padahal kita berkeinginan memajukan pertanian kita," tandasnya sembari menyebutkan dalam mengambil kebijakan harus diperhitungkan dari semua sisi serta lakukan kajian secara komperhensip. "Semuanya harus bisa diuntungkan, agar tidak ada dirugikan. Kasihan rakyat disana kalau kenaikan NJOP seperti itu," pungkasnya.(BB).
PERISTIWA Lainnya :
Selasa, 25 April 2017
Gaungkan World Water Forum 2024, Kemkominfo Gelar Bimtek Kuatkan Kolaborasi Humas Kementerian Lembaga
Selasa, 25 April 2017
Gigitan Anjing Diduga Rabies Kembali Terjadi, Anak 5 Tahun Jadi Korban di Banjar Kebebeng
Selasa, 25 April 2017
Tragedi Subang, Tamba Dorong Siswa Study Tour di Wilayah Sendiri
Selasa, 25 April 2017
Gelar Apel Siaga WWF ke – 10 Tahun 2024, PLN Nyatakan Siap Pasok Listrik Andal Tanpa Kedip
Berita Terkini
-
-
WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana Usul Tiap Negara Buat Omnibus Law Tentang Air
TOKOHSelasa, 21 Mei 2024
