Hingga Akhir November, Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali Capai Rp21,83 Triliun
Kamis, 19 Desember 2024
Baliberkarya (Ist)
Baliberkarya.com - Denpasar. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III tahun 2024 mencatat angka 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% (y-on-y). Tingkat inflasi di Bali juga menunjukkan kinerja positif. Pada November 2024, inflasi tercatat sebesar 2,5% (y-on-y), sesuai dengan target inflasi nasional 2,5±1%.
Sampai dengan 30 November 2024, Pendapatan Negara di Bali terealisasi sebesar Rp19,89 triliun atau 90,6% dari target tahun 2024. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp15,45 triliun (85,3% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,45 triliun (115,1% dari target).
Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan realisasi Rp2,77 triliun, tumbuh 23,42% (y-on-y). Jenis pajak dengan kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan, mencapai Rp10,63 triliun atau 90,36% dari target. Penerimaan dari Bea dan Cukai juga signifikan, sebesar Rp1,29 triliun, yang didominasi oleh cukai minuman mengandung etil alkohol (87,74%), bea masuk (10,72%), dan cukai hasil tembakau (1,37%).
Untuk mendukung program pembangunan nasional, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp21,83 triliun atau 88,5% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp10,63 triliun (82,4% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,2 triliun (95,2% dari pagu).
Sementara itu, kinerja APBD Bali juga mencatat perbaikan. Hingga 30 November 2024, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp26,27 triliun atau 84,04% dari target, tumbuh 8,06% (y-on-y). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp14,79 triliun (56,31%), sedangkan sisanya berasal dari dana transfer. Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp24,40 triliun (74,78% dari pagu), tumbuh 4,69% (y-on-y), dengan porsi terbesar digunakan untuk belanja operasi.
Pemerintah juga terus mendorong sektor usaha melalui perluasan akses pembiayaan bagi UMKM. Hingga 30 November 2024, penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendominasi dengan penyaluran Rp6,6 triliun kepada 115.053 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar (41,56%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12%).
Pada 18 Desember 2024, Kanwil DJPb Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan "Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025" di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Alokasi APBN TA 2025 di Provinsi Bali terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,72 triliun untuk 373 DIPA dari 48 K/L, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp12,20 triliun. Dana tersebut meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan Non Fisik, Insentif Daerah, dan Dana Desa sebesar Rp667,20 miliar.
Kementerian Keuangan Regional Bali terus berkomitmen meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal. Dengan menjaga prinsip integritas, akuntabilitas, dan value for money, diharapkan perekonomian Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
