DPRD Bangli : Ada Indikasi Retribusi Kintamani Bocor
Selasa, 31 Mei 2016
Baliberkarya/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com- Bangli. Kawasan wisata Kintamani yang potensial menghasilkan devisa ternyata belum sepenuhnya dikelola secara transparan dan akuntabel. DPRD Bangli menengarai ada kebocoran dalam pungutan retribusi masuk yang dikenakan kepada wisatawan yang menikmati kawasan wisata Kintamani.
Dugaan tersebut menyusul sidak Komisi II DPRD Bangli dipimpin Ketua Komisi II I Wayan Jamin, Senin (30/5/2016) di kawasan Penelokan, Kintamani.
Ditemani anggota Komisi II di antaranya Putu Sri Agustini, Dewa Sang Made Wedana, Jamin memaparkan temuan Komisi II, bagaimana modus kebocoran tersebut. Antara lain, ditemukan pemberian tiket masuk yang kurang dari jumlah wisatawan yang masuk. Misalnya, jumlah wisatawan dalam bus sebanyak 30 orang, namun tiket yang diberikan petugas sebanyak 28 lembar. “Dua lembar tiket bocor,” kata Jamin.
Selain itu, lanjut Jamin, wisatawan yang sudah menerima tiket tidak diberikan gelang penanda, sebagai tanda wisatawan bersangkutan sudah bayar tiket masuk. “Padahal itu kan terobosan Disbudpar untuk mengurangi kebocoran,” tandas Jamin.
Karena itulah Jamin memandang perlu pengawasan retribusi atau tiket masuk dilakukan pihak independen. Tujuannya, agar pengawasan lebih efektif, guna menekan kebocoran. “Jangan sampai terus-terusan bocor, kan merugikan daerah,” imbuhnya.
Menanggapi dugaan kebocoran tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli I Wayan Adnyana, menyatakan, sudah mempersiapkan sistem pengawasan berlapis. “Itu sudah kami siapkan jauh-jauh hari,” ujarnya dihubungi terpisah.
Model pengawasan berlapis tersebut, pengecekan jumlah wisatawan mulai dari Pos I – lokasi pemberian tiket masuk. Selanjutnya untuk memastikan, semua wisatawan sudah terhitung, dalam arti membeli tiket semua, maka akan dicek ulang di Pos II. “Besok bisa dicek, karena kami mulai berlakukan 1 Juni ini,” tandas Adnyana.
Yang jelas, kata Adnyana, selama ini pihaknya tetap berupaya maksimal, jangan sampai terjadi kebocoran retribusi. “Anak-anak (staf di Disbudpar) juga sudah berusaha kerja maksimal,” kata Adnyana.
Jika kemudian ditemukan satu atau dua dugaan kebocoran, pihaknya akan berusaha jangan sampai hal itu terjadi. “Pengawasan berlapis itulah salah satu upaya menekan kebocoran,” tegas Adnyana.
Sementara dari pantauan, salah pejabat Disbudpar terlihat mondar-mandir di jalur Penelokan. “Kami memeriksa bus, jangan sampai ada wisatawan yang tak terhitung,” ucapnya ketika ditanya. Dia pun mengaku konsentrasi, karena khawatir salah yang akan berisiko terhadap jabatannya. “Kan kalau tak becus bisa dicopot,” katanya dengan mimik khawatir. (bb/nusabali)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
