Ngerudug ke DPRD Bali! Mahasiswa Bali Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

Senin, 17 Februari 2025

Ket foto : Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Gedung  DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/2/2025).

Baliberkarya.com - Denpasar. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Gedung  DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (17/2/2025). Mereka menolak efisiensi anggaran pendidikan. Berdasarkan pantauan, para mahasiswa kompak mengenakan pakaian serba-hitam berjalan kaki dari lokasi titik kumpul di Lapangan Puputan Margarana, Renon menuju DPRD Bali  mulai pukul 11.30 WITA. Mereka membawa sejumlah spanduk merepresentasikan keresahan mengenai efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Efisiensi ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD oleh Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa spanduk tersebut adalah “Makan Aja Gratis, Pendidikan Kok Bayar; Hemat Pangkal Kaya, Efisiensi Pangkal Kebodohan; Pendidikan Dipangkas Habis Harapan Menipis; Indonesia Gelap Darurat Pendidikan.”

Mereka khawatir efisiensi anggaran tersebut akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemotongan anggaran program kerja organisasi kemahasiswaan, pemotongan dana beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswi, hingga pengurangan dana riset di tingkat pendidikan tinggi.

Menurut salah salah satu peserta aksi, Firmansyah, tingkat riset Indonesia saat ini masih minim. Efisiensi anggaran dana riset akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Walaupun dikatakan UKT gak bakal naik dan beasiswa tetap ada namun Inpres dan Surat Kemenkeu itu masih ada (tidak dicabut) sehingga potensi (UKT naik dan beasiswa dikurangi) tetap masih ada," katanya saat orasi.

"Belum ada aturan yang tertulis dan dijamin legalitasnya memastikan bahwa alokasi atau efisiensi dana pendidikan itu ditiadakan atau tetap pada anggaran 20 persen," sambungnya.

Para mahasiswa tampak disambut Plt Sekwan DPRD Bali I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia selanjutnya meminta para mahasiswa masuk ke Wantilan DPRD berdiskusi.

Dalam diskusi yang berlangsung selama tiga puluh menit itu, para mahasiswa bergantian menyampaikan keluh-kesah mereka mengenai dampak efisiensi anggaran dan membacakan sejumlah tuntutan aksi.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyatakan, pihaknya berkomitmen menyampaikan tuntunan mahasiswa kepada pemerintahan atau Kementerian Dalam Negeri untuk mengkaji kembali efisiensi anggaran tersebut. "Kami akan kirimkan ke Kemendagri karena ini mahasiswa, kami ini bagian dari rakyat Bali, generasi muda yang akan membawa bangsa ke depan," katanya.

Saat beraksi unjuk rasa, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan:

Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan! Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal; Naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi! Hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan!

Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN-BH, cabut UU PT, permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan!

Tolak Izin Usaha Pertambangan bagi kampus dalam RUU Minerba; Tolak mobilisasi mahasiswa & dosen sebagai tenaga kerja murah lewat MBKM demi industri pro-imperialis dan pro-feodal!

Anggarkan tunjangan kinerja dosen ASN pada APBN tahun anggaran 2025! Jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja! Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat!

Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat, berbasis reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. (BB)

• TAGS:
• Ngerudug
• DPRD Bali
• Mahasiswa Bali
• Tolak
• Efisiensi Anggaran Pendidikan
• Denpasar