Jika Jenderal Sejati dan Ambisi Jadi Presiden, Partai Demokrat Sarankan KSP Moeldoko Dirikan Partai Sendiri Jangan Ganggu Partai Orang Lain

Foto: Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Marhendra Putra beri keterangan kepada wartawan, Minggu (3/10/2021).

Baliberkarya.com-Jakarta. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Marhendra Putra menyatakan demi ambisi KSP Moeldoko jadi presiden, Partai Demokrat tidak bisa membayangkan berapa dana harus dikuras untuk membayar Yusril Iza Mahendra dengan posisi KSP Moeldoko yang dalam posisi salah dan kalah. 

Herzaky pun membeberkan latar belakang penunjukkan Yusril yang membuat tim KSP Moeldoko terbelah tiga. Dimana awalnya Dokter hewan Johny Alen dan Nazarudin menghendaki Yosef Badeoda sebagai pengacaranya. Sementara Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah. 

Tapi KSP Moeldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai Pengacaranya. Awalnya, Tim KSP Moeldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di Jakarta Selatan, dengan orang yang dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain. 

KSP Moeldoko akhirnya marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Moeldoko tidak bekerja, untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian milyar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi, untuk KSP Moeldoko diporotin milyaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika.

Terkait persoalan ini, Herzaky menegaskan semua kembali ke KSP Moeldoko yang memiliki dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. 

"Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah," tegas Herzaky kepada wartawan, Minggu (3/10/2021).

Herzaky pun menerangkan saat ini Tim KSP Moeldoko pun sudah cerai-berai. Max Sopacua mundur teratur. Cornel Simbolon mundur. Nazarudin pun sebagai salah satu investor keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memalsukan tanda tangan Kader Partai Demokrat, untuk menggugat Ketum AHY. Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke Polisi pada tanggal 18 April 2021. 

"Kami meminta agar pihak Polda Metro Jaya memprosesnya segera. Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena argometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak mempercayai tim Marzuki Alie, dan menggunakan orang-orang terdekatnya di KSP, inisal ESES," terang Herzaky. 

Pilihan kedua, KSP Moeldoko melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya. 

"Kami yakin, insyaallah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini. Akhirnya, kami mengingatkan kepada KSP Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi Presiden, dirikanlah Partai sendiri," sentil Herzaky. 

Herzaky memberi contoh Jenderal mendirikan Partai, seperti Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra.

Itulah sejatinya Jenderal, lanjut Herzaky, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri dan jangan mengganggu Partai orang lain.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia, Para tokoh nasional, akademisi, LSM, dan seluruh elemen masyarakat; atas nama Pimpinan, Pengurus, Kader dan Simpatisan Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, perhatian dan dukungannya kepada kami dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan demokrat dari para begal politik," tutupnya.(BB). 


TAGS :

Komentar