Patung Soeharto dan Nasution Hilang di Makostrad, Gus Adhi: Kuatkan Empat Pilar, Waspadai Bahaya Laten Komunis dan Kebangkitan PKI

Baliberkarya.com-Denpasar. Segenap elemen bangsa Indonesia agar tetap dan terus mewaspadai bahaya laten komunis yang masih menjadi ancaman bagi NKRI dan upaya berbagai pihak membangkitkan kembali paham komunis dan PKI (Partai Komunis Indonesia).

"Bahaya laten komunis tetap harus kita waspadai di tengah pembangunan bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju," kata
Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) mengingatkan semua pihak. 

Seperti diketahui tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) dan keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 

Untuk itu, Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali yang akrab disapa Gus Adhi ini, pada Kamis (30/9/2021) bertepatan peringatan G30S PKI ini terus mengingatkan agar seluruh elemen bangsa Indonesia mewaspadai narasi dan gerakan-gerakan kebangkitan PKI sebagaimana juga yang ramai beredar di pemberitaan media massa.

"Dari berita yang kita tahu, kejadian yang ada, bahwa praktik-praktik PKI kembali muncul di bumi nusantara. Ada pengakuan secara terbuka, misalnya ada yang dengan bangga mengakui dan mendeklarasikan diri bangga sebagai anak PKI, ada bilang PKI harus bangkit karena sekian tahun dikebiri," terang Gus Adhi yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI sekaligus Ketua Depidar SOKSI XXI Provinsi Bali ini.

Dalam peringatan G30S PKI hari ini dan besok 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebagai insan warga negara wajib kita mengingatkan kepada semua elemen masyarakat agar mewaspadai kebangkitan PKI ini. 

Gus Adhi juga menyinggung pernyataan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyatakan bukti komunis masih ada di Indonesia, terkhusus di institusi TNI dapat dilihat dari hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad yang berkaitan dengan peristiwa penumpasan komunisme di Tanah Air pada era Orde Lama, seperti seperti Patung Soeharto dan Nasution.

"Patung Soeharto dan Nasution hilang dari Makostrad ada apa itu? Apa benar tanda kebangkitan komunis? Patung itu harus kembali karena merupakan inventarisasi negara. Kalau hilang harus ada berita acaranya. Apalagi patung-patung itu simbol sejarah, tidak boleh hilang begitu saja di tempat terhormat di Makostrad," sentil Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu ini.

Gus Adhi yang dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah" ini kembali mengingatkan bahwa ajaran/ideologi komunis adalah terlarang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

TAP MPRS tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak diganti oleh komunisme. Bangsa Indonesia kemudian memperingatinya dengan hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan Pancasila.

"Sepanjang TAP MPRS tersebut belum dicabut berarti ajaran komunis masih terlarang di Indonesia dan upaya kebangkitan paham komunis harus kita cegah dan lawan. Penting bagi kita dalam menjaga keutuhan bangsa dengan mengimplementasikan ideologi Pancasila, semakin menguatkan Empat Pilar MPR RI," ajak Gus Adhi seraya menekankan pentingnya terus membumikan dan mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI.

Empat Pilar MPR RI ini yaitu, Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Selain ancaman bangkitnya paham komunis, Gus Adhi juga mengingatkan berbagai hasil survei yang menunjukkan ancaman dari paham radikal di NKRI. Penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila ini penting sebab bangsa ini menghadapi ancaman radikalisme dan intoleransi. Sejumlah hasil penelitian menggambarkan betapa bahayanya kondisi saat ini jika Pancasila tidak hadir. Penelitian dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarief Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa 63 persen guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain.

Tak hanya itu, Ryamizard Ryacudu saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa sebanyak 3 persen anggota TNI juga terpapar ekstrimisme. Kemudian survei Alfara pada 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 14,9 persen PNS tidak setuju Pancasila.

Berdasarkan Pusat Studi Islam dan Transformasi Sosial (CISFrom) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 36,5 persen mahasiswa Islam setuju dengan khilafah. Terakhir,  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2018 mengemukakan bahwa tujuh kampus di Indonesia juga terpapar ekstrimisme agama.

"Hasil survei ini harus menjadi kewaspadaan kita, agar hasil survei ini tidak terjadi dan kita agar bisa mengantisipasi bahaya laten komunis itu," pesan Gus Adhi yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI ini.

Politisi Golkar asal Kerobokan Badung ini lantas menyinggung sejarah lahirnya SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yang didirikan oleh Prof Suhardiman (almarhum) salah satunya untuk melawan kekuatan PKI. 

Sekitar tahun 1960-an, keberadaan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ondderbouw-nya. 

Sayap organisasi dibawah PKI itu seperti SOBSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Atas kondisi itu, SOKSI lahir tepatnya pada 20 Mei 1960 sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI.

"Sebagai kader SOKSI saya penting juga mengingatkan kembali bahaya laten komunis ini dan kami di SOKSI akan terus melawan dan menyatakan perang terhadap paham komunis" tegas Gus Adhi yang dikenal dengan tokoh sederhana dan dermawan tersebut.(BB). 


TAGS :

Komentar