Omicron Merebak! DPRD Bali Kembali Bersidang Secara Virtual  Â
Senin, 07 Februari 2022
Ket poto : Sidang Paripurna DPRD Bali
Baliberkarya.com - Denpasar. Sidang paripurna di DPRD Bali dikembalikan ke pola sebelumnya, yakni lebih banyak virtual, menyusul adanya kenaikan kasus positif Covid-19 di Bali. Sidang Paripurna DPRD Bali secara perdana pada masa sidang pertama, Senin (7/2/2022) hanya diikuti unsur pimpinan Dewan dan beberapa anggota saja. Sedangkan anggota yang lain hadir secara virtual.Â
Sidang kali ini beragendakan Penyampaian Penjelasan Gubernur terkait Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.
Secara khusus saat mempin sidang, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin sidang mengajak semua pihak untuk menaati protokol kesehatan. Terlebih lagi dengan merebaknya lagi pandemi Covid-19 varian Omicron. “Varian lain sudah sempat check out. Kini dengan hadirnya Omicron, kita harus makin taat dengan protokol kesehatan,†ujarnya.
Sebelumnya, Kabag Persidangan dan Risalah DPRD Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama mengatakan sidang paripurna DPRD Bali yang kembali digelar virtual karena adanya surat dari Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, supaya kegiatan di sekretariat Dewan diterapkan protokol kesehatan. "Kita kembali lagi dalam pola lama virtual," ujar Wikrama.
Wikrama menjelaskan kenaikan kasus positif Covid-19 yang saat ini melonjak tajam menjadi salah satu penyebab sidang paripurna DPRD Bali dikembalikan ke pola virtual. Apalagi gelombang ketiga ini diprediksi penularannya sangat cepat. Pihak Sekretariat DPRD Bali mengatur kehadiran unsur peserta sidang paripurna.
"Yang hadir dalam setiap sidang hanya pimpinan Dewan. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali dan Sekda. Yang lain mengikuti secara virtual. Ini hasil koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali," ujar Wikrama.
Wikrama mengatakan sampai kapan pola virtual ini akan diterapkan di DPRD Bali, semuanya mengikuti hasil koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali.Â
"Kita mengikuti arahan dari Satgas Covid-19 Provinsi Bali saja. Kesehatan dan keselamatan diutamakan," ujar alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, Jawa Barat ini. Namun demikian, kata Wikrama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Bali masih aktifitas seperti biasanya. Belum ada pembatasan dengan work from home (WFH). Hanya saja protokol kesehatan saat bertugas akan diatur ketat.Â
"Sementara pegawai masih bekerja seperti sebelumnya, yang penting diatur dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar mantan Kabag Humas DPRD Bali ini. Sidang paripurna DPRD Bali yang digelar virtual pada sidang perdana tahun ini membahas Ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang penyertaan modal daerah. Sidang yang digelar di ruang sidang utama itu dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Sementara anggota Dewan yang lain mengikuti virtual, bisa dari ruangan Dewan atau mobile.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali membidangi kesehatan I Gusti Putu Budiarta alias Gung De secara terpisah mengatakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang terus melonjak protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19 dikedepankan. "Keselamatan dan kesehatan harus diutamakan, termasuk kegiatan di DPRD Bali kalau memang harus virtual tidak persoalan. Karena salah satu pencegahan penularan Covid-19 memang menghindari kerumunan," ujar Gung De.
Menurut Gung De, kasus positif Covid-19 di Provinsi Bali saat ini sudah menembus angka 4 digit. Walaupun belum ada data resmi di Bali kemungkinan adanya varian Omicron, namun harus ada kewaspadaan tinggi. "Karena peningkatan kasusnya sangat tajam, harus diwaspadai ini. Makanya saya sejak awal sosialisasi Prokes digencarkan, antisipasi kemungkinan lonjakan gelombang ketiga," ujar politisi asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Menurut Gung De dalam rapat dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait telah menyampaikan agar faktor-faktor risiko diantisipasi. Salah satunya dengan menggenjot vaksinasi booster untuk masyarakat Bali. Apalagi adanya penularan Covid-19 varian Omicron yang sangat cepat. Selain itu pemerintah juga tetap gencar memberikan edukasi dan sosialisasi supaya mengurangi aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan. "Intinya vaksinasi dikejar dan Prokes diperketat," tandas mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bali ini. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
